MEDAN, KRIMINALSUMUT.id – Dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) resmi diadukan ke aparat penegak hukum. Massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (PERMA LABUSEL) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Selasa (2/6/2026).
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak Kepala Kejatisu, Muhibuddin, S.H., M.H., untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Labusel. Pemeriksaan tersebut dituntut atas dugaan keterlibatan oknum dinas dalam penyelewengan anggaran proyek pengadaan, pembangunan, dan penambahan ruang kelas baru (RKB) pada UPTD SD Negeri Kota Pinang Tahun Anggaran 2025.
Ketua Umum PERMA Labusel, Amiruddin Siregar, S.H., menegaskan bahwa indikasi pelanggaran hukum ini terendus setelah pihaknya melakukan cek fisik langsung ke lokasi proyek. Berdasarkan temuan di lapangan, kualitas bangunan dinilai sangat buruk dan tidak sesuai dengan besarnya anggaran negara yang dialokasikan.
“Setelah dilihat langsung dengan bangunan yang tidak fantastis, kami dari Perma Labusel menduga banyak mark up anggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” kata Amiruddin kepada wartawan di depan gedung Kejatisu.
Atas temuan tersebut, mereka meminta Korps Adhyaksa segera turun ke lapangan untuk melakukan audit investigatif. Mahasiswa mengkhawatirkan adanya “permainan kotor” penyalahgunaan wewenang secara berjamaah di dalam lingkaran Dinas Pendidikan Labusel.
Guna mengungkap tabir dugaan korupsi ini, PERMA Labusel mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Labusel untuk bersikap transparan dan membuka dokumen proyek kepada tim penyidik Kejaksaan Tinggi. Data yang diminta meliputi nama pemenang tender, nilai kontrak riil, hingga progres fisik pengerjaan.
Hal ini dinilai penting agar penyidik pidsus Kejatisu dapat memeriksa kewajaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pihak dinas dan kontraktor.
“Kami menegaskan bahwa uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Setiap rupiah anggaran pendidikan harus kembali kepada kepentingan siswa dan masyarakat, bukan menjadi kepentingan oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangan,” ujar Amiruddin.
Mahasiswa menegaskan tidak akan mundur dalam mengawal kasus ini. Jika Kejatisu tidak memberikan respons cepat terhadap tuntutan pencopotan dan pemeriksaan ini, PERMA Labusel mengancam akan menggelar aksi gelombang kedua secara berkesinambungan.
Selain itu, mereka juga berencana membawa bukti-bukti dugaan penyimpangan ini ke lembaga pengawas hukum tingkat pusat serta aparat penegak hukum berwenang lainnya.
“Kami sudah muak dengan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan. Apabila terbukti Kepala Dinas Pendidikan korupsi, maka copot jabatannya dan tangkap oknum yang terlibat korupsi,” pungkas Amiruddin tegas.
Kasus dugaan korupsi infrastruktur pendidikan di UPTD SD Negeri Kota Pinang ini kini menjadi atensi serius publik di Sumatera Utara. Proyek yang menggunakan pos anggaran APBD 2025 tersebut diduga kuat menyalahi aturan spesifikasi teknis demi meraup keuntungan pribadi para oknum terkait.
Berdasarkan informasi di lokasi aksi, perwakilan Penkum Kejatisu telah menerima berkas pernyataan sikap dan dokumen aduan dari PERMA Labusel. Pihak kejaksaan menyatakan akan segera meneliti dokumen tersebut untuk menentukan langkah penyelidikan lebih lanjut.
