Medan – Massa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Labuhanbatu Selatan (PERMA LABUSEL) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Mereka menuntut transparansi anggaran hibah pembangunan Polres Labusel sebesar Rp 25 miliar serta kejelasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang tertunda.
Pantauan di lokasi, Senin (22/6/2026), massa berkumpul di depan gerbang Kantor Gubernur Sumut dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.
“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat wajib dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi di tengah efisiensi anggaran saat ini, kami tak terima anggaran sebesar Rp 25 miliar dihibahkan untuk pembangunan kantor polres yang anggarannya ada dari pusat,” kata Ketua Umum PERMA LABUSEL, Amiruddin Siregar, S.H.
Amiruddin menilai anggaran tersebut seharusnya dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak bagi masyarakat bawah. Menurutnya, masih banyak fasilitas publik yang membutuhkan perhatian instan dari pemerintah daerah.
“Masih banyak yang lebih layak dan lebih penting untuk anggaran yang tepat sasaran seperti pendidikan dan tempat ibadah, jalan yang hancur, dan sebagainya,” tegas Amiruddin.
Dalam aksi ini, ada 6 poin tuntutan yang disodorkan massa PERMA LABUSEL kepada Pemprov Sumut:
-
Mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan Polres Labuhanbatu Selatan yang bernilai sekitar Rp25 miliar, serta memastikan proses pelaksanaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
-
Mendesak Gubernur Sumatera Utara segera melakukan koordinasi dan pengawasan agar pembangunan Polres Labuhanbatu Selatan dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah ditemukan adanya penyimpangan, maka harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
-
Mendesak Gubernur Sumatera Utara segera mengambil langkah untuk mendorong kepastian pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
-
Mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah nyata melalui kebijakan yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar seremonial.
-
Menolak segala bentuk pengelolaan anggaran yang tertutup dan tidak akuntabel. Setiap rupiah yang berasal dari uang rakyat wajib dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai peraturan yang berlaku.
-
Menegaskan komitmen untuk terus mengawal persoalan ini melalui mekanisme yang sah, termasuk menyampaikan aspirasi kepada lembaga pengawas dan aparat penegak hukum yang berwenang apabila diperlukan.
Sementara itu, Sekjen PERMA LABUSEL Nurhalim Perdana Nst menyatakan aksi ini murni sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa yang dilindungi undang-undang. Dia meminta Pemprov Sumut bergerak cepat merespons keresahan warga Labusel.
“Aksi ini bukan ditujukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh Undang-Undang. Mahasiswa mengajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menjadikan prinsip transparansi serta akuntabilitas sebagai landasan dalam setiap kebijakan publik,” jelas Nurhalim.
Massa menegaskan akan terus mengawal persoalan dana hibah Mako Polres dan penundaan Pilkades ini lewat jalur konstitusional hingga ada tindakan konkret dari pihak pemerintah.
“Mahasiswa hadir sebagai penyambung suara rakyat. Kami menuntut keterbukaan, kepastian, dan akuntabilitas. Uang rakyat harus dikelola secara transparan, dan hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian demokrasi di tingkat desa tidak boleh terus diabaikan. Aspirasi ini akan terus kami kawal sampai ada langkah nyata dari pemerintah,” pungkas juru bicara aksi.
Fakta di Balik Anggaran Hibah & Penundaan Pilkades Labusel
Sebagai informasi, pengalokasian dana hibah sebesar Rp 25 miliar dari APBD Labuhanbatu Selatan untuk pembangunan sarana makopolres ini memang sempat memicu pro dan kontra di lini masa. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan penghubung antarkecamatan di Labusel yang saat ini masih banyak mengalami kerusakan parah dan membutuhkan perbaikan cepat.
Di sisi lain, mandegnya jadwal Pilkades serentak di wilayah tersebut menyebabkan banyaknya posisi kepala desa yang diisi oleh Penjabat (Pj) sementara dari unsur aparatur sipil negara (ASN). Kondisi ini dinilai rawan memicu stagnansi program kerja desa karena kewenangan seorang Pj Kepala Desa yang terbatas dalam mengeksekusi anggaran belanja anggaran Dana Desa (DD).
