Dugaan praktik rasuah pada proyek rehabilitasi irigasi di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut, Rabu, 21 Oktober 2026. Laporan masyarakat tersebut menyoroti pengerjaan fisik proyek yang dibiayai anggaran negara, namun diduga dikerjakan secara asal-asalan.
Laporan bernomor pengaduan tertanggal 21 Oktober 2026 itu diserahkan oleh aktivis yang juga warga Panai Hilir, Iskandar Muda Harahap. Surat ditujukan langsung kepada Kepala Kejati Sumut terkait dugaan indikasi penyimpangan di lingkungan Satuan Kerja Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sumatera II.
Proyek yang disoal adalah Rehabilitasi Bangunan dan Pintu Air Irigasi Daerah Irigasi (DIR) Panai Hilir yang berlokasi di Desa Sei Baru dan Desa Sei Tawar, Kabupaten Labuhanbatu. Proyek tersebut berada di bawah naungan Satker SNVT PJPA Sumatera II untuk Tahun Anggaran 2025.
Iskandar menegaskan, aduan hukum ini dilayangkan usai dirinya melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan secara independen. Ia menemukan indikasi kuat bahwa pelaksanaan pengerjaan fisik tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (bestek) sebagaimana tertuang dalam perencanaan proyek, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, indikasi penyimpangan terlihat jelas dari kondisi fisik bangunan. Dinding tembok dan struktur bangunan mengalami keretakan dini, padahal pengerjaan proyek tersebut belum lama diselesaikan,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Melihat kondisi tersebut, Iskandar mendesak Kejati Sumut tidak tinggal diam. Penyidik korps adhyaksa diminta bertindak transparan serta mengusut tuntas seluruh pejabat pembuat komitmen, pengawas proyek, hingga kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini ditulis, Tempo masih berupaya mengonfirmasi laporan pengaduan tersebut kepada pimpinan Satker SNVT PJPA Sumatera II serta pihak kontraktor pelaksana proyek.
Irigasi Daerah Irigasi (DIR) Panai Hilir memegang peranan kunci dalam menopang perekonomian berbasis pertanian di Kabupaten Labuhanbatu. Keberadaan pintu air ini berfungsi mengendalikan debit air yang mengaliri ratusan hektar lahan pertanian sawah di Desa Sei Baru dan Desa Sei Tawar.
Kerusakan struktur bangunan berupa keretakan dini dinilai berisiko tinggi menurunkan fungsi teknis irigasi. Kerentanan struktur ini dapat memicu kebocoran tanggul, luapan air yang merendam permukiman warga saat curah hujan tinggi, hingga ancaman kekeringan lahan pertanian saat musim kemarau.
Investigasi dan laporan penyelewengan anggaran proyek infrastruktur publik menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal efektivitas belanja negara. Penanganan yang tegas dari APH diharapkan mampu mencegah terjadinya inefisiensi anggaran publik sekaligus menjaga standar kualitas infrastruktur di daerah.
